Apa Itu PIRT: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Memperolehnya

 

Apa itu PIRT? Buat pelakon UMKM yang telah lama berkecimpung di usaha kuliner, tentu sudah menguasai istilah ini. Namun, tidak menutup bisa jadi jika ada yang belum memahami, pengertian, dasar hukum, dan tata cara memperolehnya.

 

Penafsiran Apa itu PIRT

 

PIRT ialah suatu bentuk sertifikat perizinan pada industri pangan rumah tangga. Sertifikat ini bisa jadi jaminan kepada masyarakat jika proses penciptaan mulai dari persiapan bahan baku hingga pengemasan telah sesuai standar kesehatan. Sehabis mengidentifikasi apa itu PIRT, perlu pula memahami khasiatnya. Masing- masing pelakon UMKM industri pangan kemasan, perlu memiliki sertifikat ini. Tidak cuma membuat masyarakat lebih mempercayai produknya, pemerintah pula dapat mengawasi proses produksinya. Manfaat yang lain ialah mudah memasarkan produk ke jaringan toko besar dan swalayan. Selanjutnya, pihak yang menciptakan pesan izin PIRT ini ialah walikota maupun bupati tempat posisi penciptaan terletak. Pesan tersebut memiliki tembusan kepada Dinas Kesehatan setempat, sebagai data dan memudahkan dalam inspeksi tertib.

 

Apa Saja Produk yang Harus Memiliki Izin PIRT?

 

Tidak segala produk wajib mengurus izin PIRT. Mengenai ini karena produk lain tersebut memiliki kewajiban buat memperoleh sertifikasi yang berbeda. Dari pengetahuan mengenai apa itu PIRT, terlihat jika hanya produk industri skala rumahan yang harus memilikinya. Biar lebih jelas, di bawah ini ialah produk yang perlu memiliki sertifikat PIRT.

 

1. Produk olahan daging, ikan, dan unggas kering

 

2. Olahan sayur- mayur dan buah

 

3. Hasil olahan dari kelapa

 

4. Produk berupa, maupun mempunyai mempunyai lemak dan minyak

 

5. Produk selai, cermat, dan olahan sejenisnya

 

6. Rempah dan bumbu, baik basah maupun kering

 

7. Olahan minuman serbuk

 

8. Kopi dan teh yang dikeringkan

 

9. Olahan gula dan madu

 

10. Produk dari olahan kacang- kacangan, biji, maupun umbi- umbian

 

11. Produk pengemasan ulang dari produsen yang sudah memiliki izin PIRT

 

Di atas yakni penjelasan dari produk yang wajib memiliki izi PIRT. Terdapat pula produk yang tidak perlu memiliki izin PIRT ialah sebagai berikut ini.

 

a. Olahan pangan dalam bentuk frozen, misalnya bakso, sosis, nugget, dan sayur- mayur beku

 

b. Produk dengan klaim kesehatan

 

c. Olahan bahan herbal dengan klaim gizi dan khasiat

 

bahan- bahan tersebut tetap perlu mengurus izin penciptaan dan edar yang lain, semacam BPOM.

 

Tata cara Mengurus Izin PIRT

 

Terus jadi paham tentang apa itu PIRT, tentu ada tanggung jawab buat pelakon UMKM di bidang pangan olahan buat mengurusnya. Jadi, di bawah ini ialah langkah buat memperoleh izin tersebut.

 

1. Mendatangi Dinas Kesehatan Setempat

 

Langkah dini ialah datang ke Dinas Kesehatan tempat posisi penciptaan terletak, dengan membawa kelengkapan berkas. Terdapat pula berkas yang harus ada yakni, Fotocopy KTP dan sesuai foto pemilik usaha, denah posisi, fotocopy sertifikat penyuluhan, uraian berbadan sehat, dan formulir pengajuan.

 

2. Menjajaki Pelatihan/ Penyuluhan

 

Sehabis berkas masuk, pihak Dinas Kesehatan hendak menginformasikan waktu Penyuluhan Keamanan Pangan. Penyuluhan ini hendak berlangsung secara kolektif bersama dengan UMKM yang lain. Jadi, apa itu PIRT, memanglah tidak bisa lepas dari penyuluhan ini, buat memberikan penjelasan mengenai tata cara pengolahan pangan yang baik.

 

3. Menempuh Survey

 

Tahap sehabis penyuluhan ialah menempuh survey posisi penciptaan. pihak surveyor hendak menekuni kebersihan dan keamanan proses pengolahan produk. Tidak cuma itu pula mengecek posisi, buat memperhitungkan kesehatan lingkungannya. Sehabis tahap ini berakhir, tinggal menunggu sertifikat PIRT terbit. Izin PIRT berlaku selama 5 tahun dan pemilik bisa melakukan perpanjangan. Setelah itu, apa itu PIRT terpaut nomornya? Nomor izin PIRT yang terdiri dari 15 digit inilah yang perlu tertera pada label produk.

 

Penutup

 

Sehabis mengidentifikasi Apa itu PIRT perlu tahu tentang dasar hukumnya. Di antara lain ialah Undang- Undang nomor 8, yang terbit tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terdapat pula Undang- Undang nomor 36 pada tahun 2009 tentang kesehatan, Tidak cuma itu, ada pula peraturan pemerintah, dan permenkes yang lain. Inilah yang membuat wajib mengurus PIRT.